Peta
Perekonomian Indonesia
1. Keadaan Geografis Indonesia
Indonesia
merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan 195 sampai 200 juta Ha.
Keadaan ini bisa menjadi suatu kekuatan dan juga kelemahan bagi perekonomian
kita.
Banyaknya
pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian
besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambangdan
dapat diolah oleh dan untuk masyarakat banyak. Dan dengan keindahan dan
keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negar
andalan melalui industri pariwisata.
Namun
kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian
indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh
sebagian masyarakat saja. Demikian pula yang secara ilegal mengambil kekayaan
alam indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk
dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan
pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia dari pihak yang tidak
berhak mendapatkannya.
Kenyataan
yang kedua adalah di Indonesia hanya mengenal dua musim. Sehingga menyebabkan
beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya.
Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikkan produk Indonesia
tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.
Kenyataan
yang ketiga adalah negara Indonesia kaya akan bahan tambang dan seperti telah
sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita yakni minyak bumi pernah
menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar
sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita berani ditetapkan
sebesar 7,5% (masa Repelita II).
Kenyataan
keempat adalah bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang strategis,
terletak diantara dua benua dan dua samudera dengan segala perkembangannya.
Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya
sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa
dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia, yang perlu dilakukan
tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi,
perdagangan, pelabuahan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.
2. Mata Pencaharian
Dari
keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal
diantaranya bahwa:
·
Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia
sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di
pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan
sejenisnya.
·
Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP
(Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding
dengan sektor-sektor di luar pertanan menampakkan adanya penurunan dalam
prosentase.
·
Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini
adalah bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki
nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang
dihasilkan sektor lain (industri misalnya), sehingga sebagian masyarakat
Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin
tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri
(kota). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka benarlah teori
ketergantungan, bahwa spread effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil
dari back-wash effect (mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah
kaya).
Langkah-langkah
yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah :
·
Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan
pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian
·
Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian,
jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja
·
Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
·
Menunjang kegiatan transmigrasi.
3. Sumber
Daya Manusia
Sebagai
salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah
sumber daya manusia, di antaranya :
·
Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
·
Penyebaran yang kurang merata
·
Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur
penduduk, yang di tandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda
serta mutu penduduk yang masih relatif rendah. Pertumbuhan penduduk yang akan
menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak di ikuti dengan peningkatan
produksi dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat
dan telah dilakukan pemerintah adalah :
a.
Melaksanakan program keluarga berencana. Dengan
program ini di harapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Dengan
program ini pula pemerintah ingin menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat
bahwa "anak banyak" akan memberi konsekuensi ekonomis yang lebih
berat.
b.
Meningkatkan mutu sumber daya manusia ( dengan
formal maupun informal) yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan
produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.
Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimbangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya.
Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimbangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya.
Tidak
seimbangnya beban penduduk antara daerah itu akan berdampak terpusatnya modal
di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di
Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja (Penawaran) menjadi sangat tinggi.
Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran
dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Maka secara tidak
langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan secara
otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tindakan yang
dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :
·
Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga
akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan.
Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan
ketidakproduktifan mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki
ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati.
·
Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan
kerja baru di daerah-daerah tertinggi sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke
kota atau ke Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan demikian arus urbanisasi
dari desa ke kota, dari luar ke pulau Jawa dapat di kurangi.
Komposisi pendudukan yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan ketrampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak. Langkah-langkah yang akan dan telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :
·
Meninjau kembali sitem pendidikan di Indonesia
yang masih bersifat umum (general), untuk dapat lebih disesuaikan dengan
disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan.
·
Menciptakan sarana dan prasarananya pendidikan
yang lebih mendukung langkah pertama.
Adapun sasaran kebijaksanaan
tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut :
1.
Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap
pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
2.
Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar
melalui latihan ketrampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi
lapangan kerja yang tersedia.
3.
Membina dan melindungi para pekerja melalui
mekanisme hubungan kerja yang di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 (Hubungan
Industrial Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar
sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
4.
Meningkatkan peranan pasar kerja, agar
penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan
pembangunan.
5.
Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan
meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.
4. Investasi
Berdasarkan
teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari
kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk
produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel
kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di
universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari
PDB dengan rumus :
·
PDB = C + I + G + (X-M)
Fungsi investasi pada aspek
tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan
investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan
dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada
pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga
yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal
tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika
suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk
investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana
tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat investasi :
·
Sebagai sebuah keputusan yng rasional, investasi
sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang
diharapkan dan biaya investasi.
·
Tingkat Pengembalian yang diharapkan (Expected
Rate of Return).
·
Kemampuan perusahaan menentukan tingkat
investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan
eksternal perusahaan.
1. Kondisi internal perusahaan
Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah control perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi.
Selain ketiga aspek teknis
tersebut di atas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh
factor-faktor nonteknis, terutama di Negara sedang berkembang. Misalnya, apakah
perusahaan memiliki hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat
perusahaan, dan penguasaan jalur informasi.
2. Kondisi Eksternal Perusahaan
Kondisi eksternal yang perlu
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah
perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic maupun
internasional. Jikan perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia
bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat
pengembalian investasi dapat dinaikkan.
Selain perkiraan kondisi ekonomi,
kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi.
Kebijakan menaikkan pajak misalnya, diperkirakan akan menurunkan tingkat
permintaan akan agregat. Akibatnya, tingkat investasi akan menurun. Factor
sosial politik juga menentikan gairah investasi. Jika sosial polotik makin
stabil, investasi umumnya juga meningkat. Demikian pula faktor keamanan
(kondisi keamanan Negara)
Biaya Investasi
Yang paling menentukan tingkat
biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; Makin tinggi tingkat bunganya,
maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat berinvestasi makin menurun.
Namun, tidak jarang, walaupun
tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini
disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi
terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang
berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan
memperhitungkaan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya
dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum,
stabilitas politik, dan keadaan keamanan.
Upaya-upaya yang dapat digunakan
untuk membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan adalah :
·
Lebih mengembangan ekspor komoditi non-migas,
sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor
luar negeri. Untuk menunjang langkah ini perlu diusahaan peningkatan nilai
tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan diekspor
tersebut.
·
Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang
memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang
menganut prinsip prioritas.
·
Menciptakan iklim investasi yang menarik dan
aman bagi para penanaman modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke
Indonesia.
·
Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem
perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar
mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam
rangka peningkatan produktifitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar